Obligasi Daerah: Analisis Potensi dan Tantangan sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur untuk Kemandirian Fiskal Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Hijau

Otonomi daerah yang telah diimplementasikan pasca disahkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada terjadinya desentraslisasi fiskal di daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah guna membiayai proyek pelayanan publik. Dengan demikian pemerintah daerah tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Salah satu instrument keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah adalah obligasi daerah, namun hingga kini belum ada daerah yang berhasil menerbitkannya. Oleh karenanya, penelitian deskriptif-normatif ini mencoba menjawab permasalahan mengenai: 1) Bagaimana potensi dan tantangan pemerintah daerah dalam menerbitkan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui obligasi daerah?; dan 2) Bagaimana strategi optimasi kebijakan dan tata Kelola untuk meningkatkan feasibility penerbitan obligasi daerah guna mendukung sustainable regional development?. Guna menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa obligasi daerah berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selaras dengan sustainable finance, dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, regulasi, kelembagaan dan kapasitas fiskal masih menjadi tantangan dalam upaya penerbitan obligasi daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu mengimplementasikan program strategis seperti pengingkatan tata Kelola pemerintahan, mereformasi kebijakan berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan menguatkan kelembagaan institusi pengelola keuangan agar obligasi daerah dapat diterbitkan dan dimanfaatkan untuk membiayai program pelayanan publik.