Evaluasi Kebijakan Edukasi Perpajakan Kepada Calon Wajib Pajak Mahasiswa (Sejak Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)

Mahasiswa merupakan calon wajib masa depan yang strategis karena akan segera memasuki dunia kerja, menjadi pelaku usaha atau memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak. OECD menekankan bahwa edukasi perpajakan sejak dini, khususnya kepada kelompok generasi muda yang merupakan para calon Wajib Pajak masa depan, penting untuk membangun budaya kepatuhan pajak jangka panjang. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki program edukasi perpajakan yang sistematis tidak hanya terhadap Wajib Pajak tetapi juga calon Wajib Pajak termasuk mahasiswa. Sejak Januari 2025 DJP juga mulai melaksanakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memperoleh layanan perpajakan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Penelitian ini melakukan evaluasi atas kebijakan edukasi perpajakan kepada mahasiswa sejak implementasi SIAP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik dari William N Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan edukasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak mahasiswa sejak pelaksanaan SIAP tidak jauh berbeda dengan sebelumnya dan telah berada pada arah yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi peserta yang terjangkau. Namun kebijakan belum sepenuhnya optimal karena jangkauan belum merata, pembelajaran praktis belum ditopang dummy/simulasi yang seragam, edukasi berkelanjutan belum menjadi standar, dan dampak jangka panjang terhadap kepatuhan belum diukur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan evaluasi kegiatan edukasi kepada mahasiswa serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang akan datang.